JAKARTA, KOMPAS.com — Ketentuan pajak untuk sektor usaha kecil dan menengah (UKM) belum akan diterbitkan dalam waktu dekat. Sebelumnya, dikabarkan beleid dalam bentuk peraturan pemerintah tersebut akan terbit pada Agustus ini.

“Pajak UKM masih dikaji. Belum dan masih jauhlah,” ujar Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brojonegoro, Jumat (29/7/2011) akhir pekan lalu.

Bambang juga menegaskan, pemerintah masih mengkaji besaran tarif pajak penghasilan (PPh) bagi UKM. Sebelumnya, disebutkan bahwa tarif pajak UKM ini sebesar 3-5 persen dari omzet untuk UKM dengan omzet Rp 300 juta-Rp 4 miliar.

Bambang mengatakan, pemerintah masih mengkaji hal tersebut. Yang pasti, dia bilang, penghitungannya tetap berdasarkan omzet. “Kami pasti tidak akan mematikan UKM,” tandasnya.

Bambang mengakui, pemerintah memang sedang berupaya untuk memperluas basis pajak. Karena itu, selain wajib pajak pribadi, pemerintah juga terus menggenjot pajak dari korporasi dan UKM.

Dia meminta para pelaku usaha sektor UKM untuk tidak reaktif dengan rencana pemerintah menggenjot tax ration ini dari sektor UKM. Menurut dia, kebijakan ini nanti justru menguntungkan para pelaku usaha karena dengan membayar pajak, UKM akan menjadi sektor usaha formal, dan pada gilirannya semakin mudah mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan.

Catatan saja, sektor UKM menyumbang sekitar 61 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Namun, sektor UKM hanya menyumbangkan 5 persen dari total penerimaan pajak.

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan, dengan adanya peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur pajak UKM, diharapkan bisa menigkatkan tax ratio Indonesia. Dalam APBN-P 2011 tax ratio Indonesia ditetapkan sebesar 12,10 persen terhadap PDB. (Petrus Dabu/Kontan) 


a23d7 logo kontan Aturan Pajak bagi UKM Masih Dikaji


a3d41 ico share001 Aturan Pajak bagi UKM Masih Dikaji
a3d41 ico email001 Aturan Pajak bagi UKM Masih Dikaji
fd2c0 ico print001 Aturan Pajak bagi UKM Masih Dikaji

Article source: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2011/07/31/21555976/Aturan.Pajak.bagi.UKM.Masih.Dikaji